REZIM PAJAK di SEKTOR TAMBANG: Kebocoran Fiskal, dan Wacana Nasionalisasi Tambang di Maluku Utara

Oleh: Hasrul Hi. Kahar

Ada kalimat berbahaya yang keluar dari pejabat republik kita:“Hilirisasi Nikel Adalah Kemandirian Bangsa”. Tapi mari kita bedah kalimat itu sampai ke akarnya dengan angka di tangan, bukan dengan slogan. Di Maluku Utara, khususnya Halmahera Tengah dan Pulau Obi merupakan dua jantung industri nikel di Maluku Utara. pertanyaan yang jarang dijawab tuntas adalah siapa sebenarnya yang menguasai kawasan industri, berapa besar negara memungut pajak darinya, berapa yang benar-benar tinggal di Maluku Utara, dan berapa yang melesat keluar baik ke Jakarta maupun ke rekening korporasi di Shanghai dan Hangzhou. Kali ini saya mencoba membedah pertanyaan tersebut secara jujur dan barangkali akan membuat sejumlah pihak tidak nyaman.

Struktur pungutan negara dari tambang nikel sesungguhnya berlapis, dan di situlah masalah bersembunyi melalui dua hal, yaitu: Pertama, royalti di hulu. Sejak PP Nomor 19 Tahun 2025, royalti bijih nikel berubah dari tarif tunggal sebesar 10 % berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2022 menjadi tarif multitingkat progresif 14-19 % dari Harga Mineral Acuan (HMA) yang bergantung pada pergerakan harga pasar global. Pungutan ini dikenakan pada tahap ekstraksi bijih. Kedua, pajak dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada produk olahan untuk produk setengah jadi seperti Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel yang sempat muncul usulan bea keluar progresif. Namun, kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan penghapusan bertahap fasilitas tax holiday bagi smelter tertentu.

Di sinilah lubang besar itu muncul: tax holiday. Sejak ditetapkan UU PMA 2007 dan diperkuat PMK 130/2020 serta PMK 96/2020 dimana pemerintah memberikan pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 50-100 % selama 5-20 tahun kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan investasi tertentu. Bahkan, investasi senilai Rp30 triliun ke atas pernah memperoleh tax holiday hingga 20 tahun. Artinya, selama satu sampai dua dekade, perusahaan smelter nikel dapat terbebas dari kewajiban PPh Badan pajak yang dikenakan atas keuntungan bersih perusahaan.

Memang penerimaan pajak dari sektor hilirisasi nikel melonjak dari Rp1,65 triliun pada 2016 menjadi Rp17,96 triliun pada 2022 naik sekitar sebelas kali lipat. Angka ini kerap dibanggakan sebagai bukti keberhasilan hilirisasi. Namun, angka tersebut juga dapat dibaca dari sudut berbeda: penerimaan negara dari sektor ini berpotensi jauh lebih besar daripada yang selama ini terealisasi. Lonjakan penerimaan justru terlihat ketika sebagian fasilitas tax holiday bagi smelter pionir mulai berakhir. Pertanyaan, berapa besar penerimaan yang tidak dipungut negara selama 2014-2022 ketika sejumlah smelter pionir menikmati pembebasan pajak? Karena hal tersebut belum pernah dihitung dan transparansi oleh Kementerian Keuangan.

Berapa Persen yang Keluar dari Negara?

Yang Keluar dari Negara: Mengalir ke Tiongkok. Maka, Pertanyaan yang jarang diajukan adalah siapa yang sebenarnya menguasai mesin pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara?

PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), merupakan salah satu industri nikel terbesar di kawasan Halmahera Tengah yang didominasi oleh investor Tiongkok. Tsingshan Holding Group menguasai sekitar 32-46 %, Huayou Holding Group 24-30 %, dan Zhenshi Holding Group sekitar 30 %, yang bergantung pada sumber dan skema kepemilikan tidak langsung. Bahkan secara praktis, hampir seluruh IWIP dikuasai modal asing.

Di dalamnya, PT Weda Bay Nickel dikuasai Tsingshan sekitar 51,3 %, bersama Eramet dari Prancis dan Antam sebagai pemegang saham minoritas. Pola serupa terlihat di Morowali, di mana PT IMIP memiliki Shanghai Decent Investment Group, anak usaha Tsingshan, sebagai pemegang saham sekitar 49,69 %. Di sinilah persoalannya: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencatat nilai produksi di suatu wilayah, bukan siapa yang memiliki modal dan menikmati keuntungannya. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.

Maluku Utara, melalui Halmahera sebagai mendulang SDA terbesar bisa menjadi pusat produksi meski hanya menerima sebagian kecil manfaat ekonominya. Jika kepemilikan dan keuntungan sebagian besar berada di luar daerah bahkan di luar negeri, maka pertanyaan pentingnya bukan sekadar seberapa tinggi pertumbuhan Maluku Utara, melainkan ke mana nilai keuntungan dari pertumbuhan itu mengalir dan siapa yang menikmatinya.

Masalah Fiskal yang Harus Dibenahi

Federalisme fiskal Indonesia hari ini memiliki empat cacat struktural yang membuat daerah penghasil seperti Halmahera dan Obi belum sepenuhnya menikmati kekayaan sumber daya. Di antaranya:

Pertama, data DBH masih terlalu tersentralisasi. Penetapan daerah penghasil dan pengolah minerba untuk perhitungan DBH selama ini bertumpu pada data Kementerian ESDM. Akibatnya, data kerap tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Morowali dan Morowali Utara, misalnya, sempat tidak diakui sebagai daerah pengolah meski smelter telah beroperasi bertahuntahun sebelum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 baru mulai mewajibkan penggunaan data dari Kementerian Perindustrian sebagai koreksi.

Kedua, tidak ada mekanisme windfall sharing (pembagian/distribusi) yang otomatis dan transparan. Ketika harga nikel melonjak dan PNBP meningkat, tidak ada formula yang otomatis memastikan daerah penghasil memperoleh tambahan penerimaan secara cepat dan proporsional. Transfer tetap bergantung pada mekanisme pusat. Kasus kurang bayar DBH Rp568 miliar yang baru cair pada Agustus 2026 menunjukkan persoalan ini makin kelihatan.

Ketiga, biaya lingkungan dan kesehatan tidak masuk dalam formula fiskal. Beban akibat emisi smelter dan PLTU captive (tertawan) di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara diperkirakan mencapai Rp40,7 triliun pada 2026 dan berpotensi naik menjadi Rp53 triliun pada 2030. Namun, belum ada mekanisme DBH atau dana kompensasi lingkungan yang otomatis mengalokasikan biaya tersebut kepada daerah terdampak.

Keempat, daerah tidak memiliki kewenangan riil atas produksi tambang. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menentukan volume produksi dan sekaligus skala dampak lingkungan dapat ditetapkan melalui mekanisme pemerintah pusat tanpa keterlibatan substantif pemerintah provinsi yang harus menanggung dampaknya.

Masalahnya jelas: daerah menanggung sebagian besar dampak, tetapi kendali atas data, penerimaan, dan keputusan produksi tetap terkonsentrasi di jakarta.

David Harvey dalam Accumulation by Dispossession, menjelaskan bahwa bagaimana kapitalisme kontemporer memperluas akumulasi modal bukan lewat penciptaan nilai baru semata, melainkan lewat perampasan aset dan sumber daya dari komunitas yang tidak punya daya tawar politik-ekonomi yang setara. Struktur kepemilikan seperti IWIP dan IMIP yang didominasi konsorsium Tiongkok dengan porsi mendekati total kepemilikan adalah manifestasi kontemporer dari pola ini: bukan penjajahan lewat pendudukan militer, melainkan penguasaan lewat kontrak investasi, insentif fiskal, dan kekuatan modal yang jauh melampaui daya tawar pemerintah daerah maupun masyarakat adat Halmahera.

Apakah Malut Butuh Nasionalisasi Tambang Swasta untuk Sejahtera?

Dengan data sebelumnya, royalti yang berlubang oleh tax holiday, kepemilikan mayoritas kawasan industri inti oleh asing, DBH yang secara proporsional nyaris tak berarti dibanding skala PNBP nasional, dan ongkos ekologis puluhan triliun yang tidak pernah dikompensasi. gagasan ini merujuk pada nasionalisasi pertambangan menjadi jauh lebih kuat dibanding hanya dilihat dari sudut pandang ketimpangan DBH semata.

Jika logika Pasal 33 UUD 1945, hendak ditegakkan secara konsisten, maka struktur kepemilikan di mana korporasi asing menguasai 90 % lebih saham kawasan industri nikel terbesar dunia yang berlokasi di Indonesia adalah anomali konstitusional yang seharusnya sudah lama dikoreksi, sebagaimana preseden divestasi mayoritas saham Freeport yang terbukti meningkatkan penerimaan dividen negara secara drastis.

Tanpa pembenahan formula DBH dan pemberian kewenangan riil kepada provinsi melalui pengawasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), nasionalisasi tambang tidak hanya memindahkan pihak yang mengambil rente dari Shanghai ke Jakarta tanpa mengubah posisi struktural Maluku Utara sebagai penyedia bahan baku yang tetap dan berdaulat atas keputusan ekstraksinya sendiri. 

Nasionalisasi tambang mungkin bukan jawaban tunggal namun mempertahankan status quo. di mana rezim pajak berlubang akibat tax holiday, insentif fiskal, dan lemahnya kapasitas pengawasan, jelas bukan pilihan yang dapat terus dipertahankan. Penguasaan negara harus berarti kendali nyata atas produksi, penerimaan, hilirisasi, dan distribusi manfaat bagi Maluku Utara.

“Federalisme Fiskal tidak hanya sebatas bahasa khiasan atau Nasionalisasi tambang sebagai narasi ancaman hari ini, sebaliknya sebagai pisau gerekan untuk tetap berlawan dengan ketidak pastian di Maluku Utara.”